Fenomena Gagal Totalnya Ratusan Perusahaan Fintech di Indonesia

“Lain rumput, lain juga belalangnya” kira-kira ini salah satu perumpamaan yang cocok untuk mewakili fenomena gagal totalnya ratusan perusahaan fintech di Indonesia. Baru-baru ini Satuan Tugas Waspada Investasi dari lembaga negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan ratusan perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, sehingga perlu adanya tindakan tegas berupa penghentian sementara kegiatan penyaluran kredit kepada nasabah atau calon konsumennya hingga penghapusan aplikasi fintech tersebut dari marketplace aplikasi seperti Appstore, Playstore. Pihak OJK sendiri sudah bekerjasama dengan KOMINFO untuk membantu proses penertiban ini.

2 tahun belakangan ini di Indonesia sedang booming pendirian startup berbasis fintech, beberapa pemilik modal dan pengusaha pun ikut mencoba peruntungan dengan mendirikan perusahaan untuk menaungi usaha mereka ini, tak ayal lagi pendanaan investor dari luar negeri pun mengucur deras ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri fintech ini, bahkan beberapa startup mendapatkan pendanaan seri A yang jumlahnya cukup fantastis.

Fintech sendiri pada awalnya ada di Indonesia untuk memberikan inovasi di dalam bidang jasa keuangan, sebut saja seperti, e-money, simpan pinjam, penyaluran kredit dan kegiatan-kegiatan penggalangan dana sosial dari masyarakat seperti crowdfunding, peduli bencana hingga ke zakat. Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif.

Indonesia yang notabenenya sebuah negara yang sedang berkembang, mentransformasikan proses transaksi, sistem dan managemen keuangan ke dalam sistem digital bukanlah perkara yang mudah, banyak tantangan dan jalan berliku yang mesti dilalui untuk menjadi perusahaan fintech sukses di Indonesia, mulai dari regulasi, kultur dan budaya di Indonesia yang majemuk membuat bisnis fintech harus rela jatuh bangun dalam mejalankan usahanya.

Di Indonesia sendiri penggunaan uang digital / e-money belum bisa merata, selain infrastruktur yang belum memadai juga ada aspek ketimpangan pendidikan, sosial, ekonomi dan teknologi yang begitu dalam menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak heran jika di Indonesia penggunaan uang cash / uang fisik sebagai alat transaksi masih mendominasi keseharian masyarakat Indonesia, mulai dari membeli kebutuhan bahan pokok, gaji karyawan, hingga bayar SPP sekolah dan biaya kuliah. Untuk beberapa kasus di beberapa negara maju penggunaan uang fisik secara terus menerus adalah suatu prilaku finansial yang aneh dan patut dicurigai.

Jadi kesimpulannya adalah suatu hal yang bijak untuk menganalisa dan melakukan riset terhadap regulasi, ilitrasi teknologi, infrastruktur, kultur dan budaya suatu bangsa sebelum memutuskan untuk berinvestasi di negara tersebut.